Proyek Jalan Trans Besi Sarat Korupsi

By admin 13 Apr 2024, 15:01:19 WIB Hukum
 Proyek Jalan  Trans Besi Sarat Korupsi

Keterangan Gambar : Ruas jalan menuju desa besi tampak rusak parah


Masohi, Beritanyaterkini.com-Indikasi korupsi dalam  proyek pekerjaan peningkatan ruas jalan SP. Lintas Seram Besi, Jalur 2 (Hotmix) TA. 2022  pada Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah bermunculan.

Pantauan langsung media ini, Sabtu (13/4/2024) Sebagian besar ruas jalan yang baru setahun rampung dikerjakan itu mengalami kerusakan berupa retakan dan terkelupasnya lapisan aspal jalan. 

Patut diduga kerusakan terjadi akibat penggunaan material yang tidak sesuai standar. 

Baca Lainnya :

Kerusakan parah di beberapa titik  ruas jalan  sebagaimana informasi yang dihimpun, sudah terjadi sekira sepekan lalu. Kondisi ini sangat menganggu kelancaran arus transportasi jalan yang menghubungkan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan Kabupaten Maluku Tengah.

"Beberapa kendaraan bahkan ada yang mengalami kecelakaan tunggal akibat kerusakan pada lokasi jalan ini. Beberapa pengendara motor juga mengalami kecelakaan," ungkap sumber.m, Senin (15/5/2024).

Menurutnya, kerusakan pada ruas jalan hotmix Saleman -Besi merupakan potret buram proyek pengerjaan jalan di wilayah Lintas Seram.  "Kerusakan seperti ini bukan hal baru dalam kasus proyek jalan lintas seram. Khusus untuk jalan lintas besi ini, menggambarkan adanya ketidak beresan dalam pengerjaan," sebutnya.

Diketahui, dugaan korupsi dalam pengerjaan Proyek ini  tengah dilidik korps Adhiyaksa. Indikasi awalnya, proyek ini belum rampung dikerjakan padahal dana proyek sudah terserap habis. 

Penuntasan pekerjaan baru dilakukan pihak pelaksana proyek disaat perkara dugaan korupsinya tengah berjalan  di  Kejati Maluku.

Proyek ini  ini menelan dana sebesar  Rp.10 milir lebih. Terakhir, Kejati Maluku diketahui sudah memeriksa sebanyak lebih dari  21 orang guna menelusuri dugaan korupsi dalam proyek ini.

Sayangnya hingga saat ini, Kejati Maluku belum juga menetapkan tersangka. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang ditimbulkan. Pihak ketiga selaku pelaksana proyek, maupun  instansi teknis yang kemudian merekomendasikan pencairan penuh anggaran proyek disaat pekerjaan belum rampung. (TIM)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment