Dana Sertifikasi Guru Mengalir Untuk Pokir DPR ?

By admin 26 Mar 2024, 15:16:23 WIB Hukum
Dana Sertifikasi Guru Mengalir Untuk Pokir DPR ?

Masohi, beritanyaterkini.com-
DPRD Kabupaten Maluku Tengah dikabarkan ada dalam pusaran dugaan penyalahgunaan dana Sertifikasi guru Tingkat SD dan SMP triwulan III dan IV  Kabupaten Maluku Tengah.
Diduga,  ada campur tangan DPR secara kelembagaan sehingga dana  sertifikasi urung dinikmati oleh  guru bersertifikasi.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Dana jumbo ini diduga kuat dialihkan untuk dana Pokok Pikiran (Pikir) DPR.  "Dugaan sementara mengarah kesitu. Apalagi, penggunaan  dana ini tenggat waktunya mendekati momen politik Pemilu," kata  sumber media ini.

Menurutnya, pengalihan untuk dana pokir sangat besar kemungkinannya  bila dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD Malteng oleh penyidik reskrim Polda Maluku pekan kemarin.  

"Tentunya, butuh persetujuan lembaga DPR bila kemudian dana sertifikasi akan dialihkan penggunaannya. Nah untuk apa dana itu dialihkan, korelasinya kesana (Dana Pokir DPR)," sebutnya.

Diketahui, Sejak kasus dugaan penyalahgunaan dana sertifikasi guru ini bergulir di Reskrim Polda Maluku,  Pemkab Malteng pada awal Maret 2024 telah menyalurkan dana tertunggak bagi sejumlah guru. Namun, baru sebagian guru penerima manfaat menerima dana itu. 
Sebagian besar lainnya masih menunggu tanpa kejelasan hingga saat ini.

"Sejak disalurkan pada Awal Maret lalu Memang ada guru yang sudah menerima dana tertunggak triwulan III dan IV sekaligus, Namun ada  yang baru menerima hanya triwulan III saja. Intinya, belum seluruhnya," kata salah satu  guru  kepada media ini Selasa (26/3/2024).

Korelasi lain DPR dengan dana sertifikasi guru adalah, DPR baik perseorangan pun secara kelembagaan tidak pernah sekalipun  menunjukan atensinya terhadap kasus dugaan penyalahgunaan dana sertifikasi guru ini. Sejak dugaan penyalah gunaan dana  terendus hingga jelang penetapan Tersangka saat ini.

Padahal, nominal dana sertifikasi yang tertunggak terbilang jumbo. Mencapai Rp. 31 Milyar rupiah. Disisi lain, guru merupakan kelompok ASN terbanyak. 

Awal bergulirnya kasus ini,  besaran dana sertifikasi untuk triwulan tiga yang belum tersalurkan  senilai  lebih dari 1.6 milyar rupiah. 
Dana ini merupakan hak dari 1.670 orang guru bersertifikasi.
 
Bila di dikalkulasi dengan tunggakan dana sertifikasi triwulan IV, maka total  menyentuh angka  31 milyar rupiah. (TIM)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment