Malteng Raih Nilai Terbaik Program Pencegahan Korupsi Tertinggi di Maluku

By admin 21 Jan 2024, 17:22:03 WIB Hukum
Malteng Raih Nilai Terbaik Program Pencegahan Korupsi Tertinggi di Maluku

Masohi, beritanyaterkini.com- Kabupaten Maluku Tengah raih nilai tertinggi 3.0351dibanding nilai yang diperoleh Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku terkait penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI hasil evaluasi tahun 2023.

Sekadar tahu, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk  memonitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dalam penilaian MCP KPK tahun 2023, tercatat Pemkab Maluku Tengah meraih nilai indeks sebesar 88 atau masuk kategori zona hijau/terjaga.

Indeks yang sama juga diraih Pemerimtah Kota Ambon setelah itu diikuti Pemerintah Kota Tual dengan indeks 85 setelah Kabupaten Kepulauan Aru dengan indeks 82. Untuk skala  Nasional, Pemkab Malteng berada di posisi 142.

Terhadap prestasi yang diperoleh, Penjabat Bupati Malteng Rakib Sahubawa mengapresiasi kerja keras  seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab, sejatinya, menurut Sahubawa, prestasi yang berhasil dibukukan merupakan akumulasi dari kerja keras seluruh SKPD. 

"Alhamdulillah MCP KPK RI, Kabupaten Maluku Tengah membukukan peringkat ke-1 se-Provinsi Maluku.  Ini capaian yang luar biasa seluruh jajaran SKPD. Termasuk, seluruh elemen masyarakat," kata Sahubawa akhir pekan kemarin.

Diketahui, MCP merupakan sebuah program KPK RI yang didesain untuk mengawasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di Indonesia yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.

Delapan area itu yakni diantaranya, pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa

Bupati mengatakan, hasil penilaian maksimal yang diraih melalui proses yang panjang mengingat standar penilaian MPC sangat tinggi. 

"Kalau ada progress yang belum tercapai atau belum sesuai standar penilaian,   kami panggil perangkat daerah terkait. Kami bahas kendala ini sama-sama, lalu cari solusinya," kisahnya. (bt02)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment